Komunitas Sulut

  FKUB Sulawesi Utara mengingatkan bahwa perubahan kedudukan Polri berpotensi menimbulkan fragmentasi kewenangan yang dapat berdampak pada efektivitas pemerintahan. Ketua FKUB Sulut, Lucky Rumopa, menyampaikan bahwa kesatuan komando di bawah Presiden merupakan faktor penting untuk menjaga stabilitas nasional.  Ia menjelaskan bahwa tanpa struktur komando yang jelas, risiko munculnya dualisme kebijakan dan tumpang tindih kewenangan akan semakin besar. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat koordinasi antar lembaga serta berpotensi mengganggu konsistensi penegakan hukum. Karena itu, FKUB Sulut menegaskan dukungannya agar struktur yang ada tetap dipertahankan demi menjaga kesinambungan kebijakan keamanan nasional. Dukungan ini sekaligus menjadi bentuk partisipasi tokoh lintas agama dalam memperkuat stabilitas dan persatuan bangsa.

  Ketua FKUB Sulawesi Utara, Lucky Rumopa, menyampaikan bahwa dukungan terhadap Polri untuk tetap berada di bawah Presiden bukan hanya sikap kelembagaan, melainkan bentuk komitmen dalam menjaga sistem pemerintahan yang efektif. Ia menilai bahwa dalam sistem presidensial, kesatuan komando merupakan prinsip fundamental yang harus dipertahankan. Rumopa menjelaskan, secara ketatanegaraan, keberadaan Polri di bawah Presiden memberikan kepastian arah kebijakan serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan nasional. Hal ini dinilai penting untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan yang dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Selain itu, FKUB Sulut berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan publik. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, diharapkan mampu memperkuat legitimasi institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.