FKUB Sulawesi Utara mengingatkan bahwa perubahan kedudukan Polri berpotensi menimbulkan fragmentasi kewenangan yang dapat berdampak pada efektivitas pemerintahan. Ketua FKUB Sulut, Lucky Rumopa, menyampaikan bahwa kesatuan komando di bawah Presiden merupakan faktor penting untuk menjaga stabilitas nasional.
Ia menjelaskan bahwa tanpa struktur komando yang jelas, risiko munculnya dualisme kebijakan dan tumpang tindih kewenangan akan semakin besar. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat koordinasi antar lembaga serta berpotensi mengganggu konsistensi penegakan hukum.
Karena itu, FKUB Sulut menegaskan dukungannya agar struktur yang ada tetap dipertahankan demi menjaga kesinambungan kebijakan keamanan nasional. Dukungan ini sekaligus menjadi bentuk partisipasi tokoh lintas agama dalam memperkuat stabilitas dan persatuan bangsa.
Komentar
Posting Komentar