Komunitas Sulut

  Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulawesi Utara, KH. Abdul W.A. Gofur, LC, menghimbau masyarakat untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi ditengah dinamika sosial saat ini. Dalam himbauannya, beliau menegaskan bahwa perbedaan keyakinan adalah elemen yang memperkuat persaudaraan, bukan penghalang untuk bersatu. KH. Abdul Gofur mengajak seluruh warga Sulawesi Utara untuk tidak hanya menjadikan "Torang Samua Basudara" sebagai slogan, tetapi sebagai pedoman hidup berdampingan secara damai. Beliau menekankan pentingnya saling menghormati antarumat beragama demi keutuhan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Mari kita rawat kerukunan ini dengan saling memahami. Perbedaan cara beribadah adalah kekayaan kita bersama. Keutuhan bangsa bergantung pada bagaimana kita menghargai satu sama lain tanpa paksaan," pungkas KH. Abdul Gofur dalam pernyataan resminya.

  Menyikapi dinamika sosial yang berkembang pesat di ruang digital, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sulawesi Utara, Pdt. Lucky Rumopa, mengeluarkan seruan penting bagi seluruh masyarakat di Bumi Nyiur Melambai. Beliau menekankan bahwa menjaga kerukunan antarumat beragama bukan sekadar tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh tokoh agama dan lapisan masyarakat demi mempertahankan kedamaian di Sulawesi Utara. Pdt. Rumopa secara khusus menyoroti fenomena media sosial, seperti di grup-grup Facebook, yang belakangan ini kerap menjadi arena dialog panas dan gesekan antarindividu. Beliau menyayangkan munculnya narasi-narasi provokatif yang mulai menyentuh isu sensitif keagamaan. Oleh karena itu, beliau mengimbau seluruh pengurus FKUB dan pimpinan umat untuk turun tangan memberikan edukasi kepada masyarakat luas. Tujuannya agar warga tidak mudah terombang-ambing oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. "Saya menghimbau agar kita semua tidak muda...

  Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Universitas Sam Ratulangi menyampaikan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di tengah masyarakat. Kami menilai bahwa peran Polri sangat strategis dalam menciptakan situasi yang kondusif, khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Upaya-upaya yang dilakukan Polri dalam menindak berbagai bentuk pelanggaran hukum, menjaga stabilitas sosial, serta mengedepankan pendekatan humanis patut diapresiasi dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Sebagai bagian dari kaum intelektual, HMI Komisariat Hukum Unsrat juga berkomitmen untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban dengan mengedepankan sikap kritis, konstruktif, dan solutif. Kami percaya bahwa sinergi antara mahasiswa dan aparat penegak hukum sangat penting dalam membangun kepercayaan publik serta...

  Dalam kehidupan beragama, kita semua diajarkan untuk menjaga ketertiban, kedamaian, dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Di sinilah peran aparat keamanan, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadi sangat krusial sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum dan menjaga stabilitas. Oleh karena itu, Ustaz Zamroni Kahn mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh kepada polisi dalam menjalankan tugasnya. Dukungan itu tidak cukup hanya dengan ucapan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti mematuhi peraturan, tidak mudah terpancing hoaks atau provokasi, serta ikut menjaga kerukunan antarsesama. Dalam ajaran agama, taat kepada pemimpin dan ikut menjaga keamanan adalah bagian dari tanggung jawab moral kolektif kita. Ketika aparat bekerja keras menegakkan keadilan, sudah sepatutnya kita menjadi mitra yang mendukung, bukan malah menghalangi atau memperkeruh suasana. "Mari kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Den...

  FKUB Sulawesi Utara mengingatkan bahwa perubahan kedudukan Polri berpotensi menimbulkan fragmentasi kewenangan yang dapat berdampak pada efektivitas pemerintahan. Ketua FKUB Sulut, Lucky Rumopa, menyampaikan bahwa kesatuan komando di bawah Presiden merupakan faktor penting untuk menjaga stabilitas nasional.  Ia menjelaskan bahwa tanpa struktur komando yang jelas, risiko munculnya dualisme kebijakan dan tumpang tindih kewenangan akan semakin besar. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat koordinasi antar lembaga serta berpotensi mengganggu konsistensi penegakan hukum. Karena itu, FKUB Sulut menegaskan dukungannya agar struktur yang ada tetap dipertahankan demi menjaga kesinambungan kebijakan keamanan nasional. Dukungan ini sekaligus menjadi bentuk partisipasi tokoh lintas agama dalam memperkuat stabilitas dan persatuan bangsa.

  Ketua FKUB Sulawesi Utara, Lucky Rumopa, menyampaikan bahwa dukungan terhadap Polri untuk tetap berada di bawah Presiden bukan hanya sikap kelembagaan, melainkan bentuk komitmen dalam menjaga sistem pemerintahan yang efektif. Ia menilai bahwa dalam sistem presidensial, kesatuan komando merupakan prinsip fundamental yang harus dipertahankan. Rumopa menjelaskan, secara ketatanegaraan, keberadaan Polri di bawah Presiden memberikan kepastian arah kebijakan serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga keamanan nasional. Hal ini dinilai penting untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan yang dapat berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Selain itu, FKUB Sulut berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme serta kualitas pelayanan publik. Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, diharapkan mampu memperkuat legitimasi institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

  Dukungan terhadap kinerja kepolisian kembali mengalir dari organisasi buruh di Sulawesi Utara. DPC FSBSI Kota Manado di bawah arahan Jhon Pade menyampaikan apresiasi mendalam atas profesionalisme jajaran Polda Sulawesi Utara dalam menjaga Kamtibmas. Pade menilai bahwa keberhasilan polisi dalam menjaga keamanan di Kota Manado memberikan sentimen positif bagi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan para pekerja di wilayah tersebut. Menurut Pade, tantangan sosial yang semakin kompleks memerlukan penanganan yang humanis namun tegas dari pihak kepolisian, dan hal tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh Polda Sulut. FSBSI Manado menyatakan kesiapannya untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung terciptanya ketertiban umum. Ia juga menekankan bahwa keamanan wilayah adalah tanggung jawab bersama, sehingga dukungan terhadap Polri merupakan langkah nyata untuk memastikan Sulawesi Utara tetap menjadi tempat yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan lapangan...